"Ini hasil dari kinerja semua. Masih banyak memang yang harus dibenahi, namun demikian, hasil ini setidaknya harus jadi pemacu semangat dalam perbaikan ke depan" kata Adi.

Bahkan ditambahkannya, Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen untuk terus memperbaiki baik sistem maupun pengaplikasian yang berkaitan dengan kinerja. Disebutnya juga bahwa Bintan tengah membangun suatu terobosan untuk penilaian kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya Pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Ada lima komponen penilaian dalam SAKIP, yakni Perencanaan Kinerja dengan bobot nilai 30%, Pengukuran Kinerja bobot 25%, Pelaporan Kinerja bobot 15%, Evaluasi Kinerja bobot 10% dan Capaian Kinerja dengan bobot 20%. Pemkab Bintan berhasil meraih nilai 64,28 dengan rincian Perencanaan Kinerja 20,64, Pengukuran Kinerja 15,44, Pelaporan Kinerja 9,33, Evaluasi Kinerja 6,21 dan Capaian Kinerja 12,66.