Bintan Raih Penghargaan JDIH Pemda Pertama Se-Kepulauan Riau terintegrasi 100% Dengan Website JDIH Nasional

Kemenkumham Wilayah Kepulauan Riau menggelar kembali Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Se-kepulauan Riau yang dilaksanakan pada hari kamis 10/9 bertempat di Aula Ismail Saleh, Lantai II Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau, dalam acara tersebut di hadiri undangan dari beberapa Pemimpin Daerah, perwakilan Kabupaten Kota Se-Kepulauan Riau, dan peserta dari JDIH daerah Kepulauan Riau.


Dalam sambutannya Plh Kepala Kantor Wilayah Ajar Anggono menyampaikan apresiasi terhadap antusiasme anggota JDIH di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai Provinsi Kepulauan, kondisi geografis menjadi salah satu kendala dalam mendorong dan menasistensi pengelolaan JDIH bagi anggota JDIH di Daerah. Dengan menghadirkan Narasumber Bapak Yasmon, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional , maka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau optimis wujudkan JDIH Kepri terintegrasi 100% dengan JDIHN.


Tak ketinggalan dalam agenda ini terdapat penganugrahaan penghargaan Pemerintah Daerah yang telah berpartisipasi dalam integrasi website JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Daerah ke JDIH Nasional, Kabupaten Bintan sendiri mendapat dua kategori sekaligus, yaitu Penghargaan JDIH Pemda Pertama Se-Kepulauan Riau terintegrasi 100% dengan JDIHN, sedangkan kategori berikutnya adalah Penghargaan JDIH DPRD sebagai Pelopor yang  pertama Se-Kepulauan Riau terintegrasi dengan JDIHN. Anugerah penghargaan tersebut langsung diterima oleh Sekda Bintan Adi Prihantara, "Alhamdulillah, kontribusi semua ASN yang ada, Bintan bisa meraih semua ini," ungkap Adi Prihantara usai menerima penghargaan. Dia kemudian menambahkan bahwa anugerah penghargaan ini tidak terlepas dari kesungguhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemahaman ASN terhadap berbagai regulasi yang ada.

"Terimakasih juga untuk Kemenkumham. Bintan tidak berhenti di sini, pesan dari Bupati agar Bintan bisa selalu unggul dalam berbagai terobosan. Bintan memang ingin segala sesuatunya bisa terintegrasi secara nasional," tambahnya.


Keberhasilan atas terintegrasinya website JDIH di Kabupaten Bintan dan DPRD Bintan ke JDIHN juga tidak terlepas dari kinerja dan kolaborasi antara Bagian hukum Sekretaris Daerah dengan Dinas Kominfo Kabupaten Bintan yang telah berhasil membagun website dan sekaligus mengintegrasikan website JDIH Setda  dan website JDIH Setwan beberapa waktu yang lalu. 

Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem Bidang Layanan E-Goverment Kominfo Bintan Andi Asrizal menuturkan, pencapaian ini berkat dukungan penuh dari kepala daerah atas kinerja pegawainya.



Berikut ini urutan penghargaan yang telah diberikan

1. Kabupaten Bintan (Kabupaten/Kota Pertama Se-Provinsi Kepualauan Riau yang Terintegrasi 100% dengan JDIHN)

2. Kota Batam (Kabupaten/Kota Kedua Se-Provinsi Kepualauan Riau yang Terintegrasi 100% dengan JDIHN)

3. Kabupaten Anambas (Kabupaten/Kota Ketiga Se-Provinsi Kepualauan Riau yang Terintegrasi 100% dengan JDIHN)

4. Kabupaten Lingga (Kabupaten/Kota Keempat Se-Provinsi Kepualauan Riau yang Terintegrasi 100% dengan JDIHN)

5. Sekretariat DPRD Bintan (Setwan DPRD Pelopor Integrasi dengan JDIHN)